Mantap, Kata Pemgamat Boni Hargens, Pernyataan Jokowi Tentang Pemisahan Agama Dan Politik 100 Persen Benar

JAKARTA - Ketika meresmikan Tugu Titik Nol Peradapan Islam Nusantara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017) pekan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan  perlunya pemisahan antara 'agama dari politik'. Hal ini agar kedua bidang tersebut tidak menimbulkan gesekan kepantingan.

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, pengamat politik dari Universita Indonesia, Boni Hargens menilai apa yang dikatakan Presiden Jokowi seratus persen benar.

"Pernyataan itu 100 persen benar karena mencampur adukkan urusan agama dan politik berpotensi membidani tumbukan sosial dan pertikaian mendatar alias konflik horizontal," ujar Boni Hargens dalam keterangan yang diterima Netralnews di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Menurut Boni, kalau kita mau jujur, keindonesiaan kita saat ini justru sedang bergerak ke arah titik nol kalau kelompok politik berjubah agama terus dibiarkan melakukan provokasi politik dengan memakai bahasa dan simbol agama.

Pernyataan Presiden adalah peringatan yang benar tentang imaginasi keindonesiaan kita yang belum utuh. Boleh jadi, Max Lane (2008) benar, bahwa kita belum selesai sebagai bangsa (the unfinished nation). Evolusi keindonesiaan belum tuntas dari semangat antikolonial menuju semangat nation building yang semestinya ditandai adanya tansformasi sosial dan politik dalam mewujudkan cita-cita teleologis berbangsa dan bernegara.

"Keindonesiaan adalah identitas kebangsaan yang tunggal yang dibangun secara sadar dari kebhinekaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kesadaran inilah yang menyebabkan Piagam Jakarta yang dirumuskan Tim Sembilan pada 22 Juni 1945 dulu, lalu  dikoreksi oleh Muhamad Hatta, setelah bersepakat dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo," paparnya. 

Saat ini kita melihat adanya bahaya yang serius karena ada kelompok yang berteriak menghidupkan lagi Jakarta Charter. Rizieq Syihab dan kelompoknya belakangan ramai berteriak untuk menghidupkan lagi Piagam Jakarta.

"Kita bisa pastikan bahwa target mereka adalah mengubah Pancasila dengan sesuatu yang lain," tegasnya.

Lanjutnya, bahwa, para Pendiri merancang Republik ini dalam bingkai demokrasi. Hal itu tak berintensi meminggirkan peran agama dalam politik. Sekularisasi di Eropa yang memperoleh bentuk kuat pada abad ke-19, setelah bermunculan kritik keras dari para filsuf terhadap agama sejak abad ke-17, tidak serta-merta menegasi eksistensi agama dalam kehidupan bernegara.

Bahwa, prinsip sekularisasi hanya menertibkan 'otonomi agama' dalam ruang privat karena ruang publik adalah murni politik (baca: urusan Negara). Hari ini pun, masih banyak partai memakai nama agama di Eropa yang sekuler seperti Partai Kristen (CDU) atau Partai Katolik (CSU) di Jerman. Namun, partai-partai berjubah agama itu tidak menjual kitab suci dan simbol liturgis dalam ruang publik.

"Logika ini yang hendak diperkuat oleh Presiden dalam pernyataan Beliau tadi. Bahwa Indonesia adalah milik semua, tidak bisa dan tidak boleh diklaim oleh satu kelompok, entah minoritas ataupun mayoritas. Sebagai kekayaan dan identitas bangsa, agama dalam tradisi Indonesia adalah sumur nilai, tempat dimana kita menimba kebijaksanaan untuk membangun habitus keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila," kata dia.

Apalagi, Islam sejak awal adalah unsur penting yang turut membentuk hakikat nasionalisme keindonesiaan sebagaimana ditegaskan Michael Francis Laffan (2003) dalam Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The umma below the winds buku yang dianggap para kritikus telah melampaui Imagined Communities-nya Benedit Anderson (1983).

Untuk itu, berkaca pada Laffan, ekumenisme agama adalah keistimewaan dalam demokrasi kita.  Namun, perjuangan politik agama merujuk pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, bukan membangun arogansi kelompok yang mengancam kebhinekaan.

"Memisahkan agama dan politik yang dimaksud Presiden Jokowi tentu tak berpretensi menolak peran agama dalam politik, tetapi menolak segala bentuk provokasi dan politisasi agama sebagai taktik untuk berkuasa. Prinsip demokrasi mengatur bahwa agama secara prosedural harus ada di ruang privat," papar Boni Hargens. 

Lanjutnya, secara substansial agama mesti mengejawantahkan diri dalam ruang publik melalui perjuangan kebaikan dan kebajikan yang universal. Dengan jalan demikian, maka agama bisa menyelamatkan Indonesia di masa depan agar tidak mundur ke titik nol.

"Seruan Presiden adalah ajakan untuk seluruh elemen bangsa agar lebih peduli dengan ancaman bagi masa depan Demokrasi Pancasila," kata Komisaris Kantor Berita Antara, Boni Hargens. (netralnews)