Nah Loh...!!! Kata Pengamat: Tidak Ada Kriminalisasi Ulama, Istilah itu Dibuat Kubu Rizieq

PANTURAPOS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama. Istilah kriminal ulama digaungkan oleh kelompok Habib Rizieq Shihab yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Begitulah komentar pengamat politik Ray Rangkuti, menanggapi salah satu syarat yang diajukan oleh Habib Rizieq kepada pemerintah untuk dilakukannya rekonsiliasi, asalkan tidak ada upaya kriminalisasi ulama.

"Kriminalisasi ulama? Nggak ada. Nggak ada presiden (melakukan) kriminalisasi ulama. Itu kan istilah yang dibuat sendiri oleh Habib Rizieq. Nggak ada itu kriminalisasi ulama," kata Ray kepada Netralnews.com, Selasa (4/7/2017).

Menurut Ray, yang ada sebenarnya adalah orang yang dianggap ulama tetapi diduga melakukan tindakan pidana. "Oleh karena itu harus pertanggungjawabkan di muka hukum," paparnya.

Sementara soal kriminalisasi, jika selama ini kubu Habib Rizieq menganggap bahwa kasus yang menjerat mereka merupakan upaya kriminalisasi sehingga meminta intervensi dari presiden, harusnya Jokowi juga melakukan hal yang sama terhadap kasus lain.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini mencontohkan, dalam kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, oleh sebagian orang juga dianggap sebagai kriminalisasi. Namun tidak pernah meminta atau adanya upaya presiden mengintervensi kasus tersebut.

"Aneh sekali kalau dia minta presiden bersikap adil, pada saat yang bersamaan dia minta kasusnya diintervensi, kalau bersikap adil itu artinya presiden mengintervensi semua kasus," ujar Ray.

"Upaya kriminalisasi itu dibuktikan di pengadilan seperti apa. Apalagi kasus yang diduga kriminalisasi. Kasus Ahok itu, sebagian orang menganggap itu kriminalisasi, kalau gitu diintervensi juga dong kalau mau bersikap adil," tutupnya.

Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengajukan beberapa syarat kepada pemerintah sebelum dilakukannya rekonsiliasi. Salah satunya menyinggung soal kriminalisasi ulama.

"Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop kriminalisasi ulama dan aktivis. Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penistaan terhadap agama apa pun," kata Habib Rizieq lewat akun Twitternya, Minggu (2/7/2017). (NN)