GP Ansor Tolak FPI Masuk Di Maluku Utara Dan Tolak Habib Rizeq Yang Ngaku Jadi Imam Besar Umat Islam

TERNATE - Organisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak masuknya organisasi massa Fornt Pembela Islam (FPI) ke Maluku Utara (Malut), apalagi adanya pengangkatan imam besar muslim Indonesia yang akan di pimpin oleh Habib Rizeq Syihab.

"Ini sudah menjadi instruksi dari pimpinan pusat, bahwa tidak ada imam besar muslim Indonesia, dan jika itu ada saya kira ini merupakan upaya untuk pemecah belah umat dan ini ada kepentingan penyusup," tegas Ketua GP Ansor Malut, Salim Thaib saat ditemui Reporter RRI, usai melakukan solat Jum'at berjamaah dengan Kapolda, Danrem, serta Kabinda dan tokoh agama lainya di Masjid Muhajirin lingkungan Falajawa 1 Kecamatan Kota ternate Tenagh, Jum'at (13/1/2017).

Dia juga menyampaikan, penilakan Habib Rizeq sebagai imam besar Indonesia ini sudah secara nasional disuarakan, sebab imam besar hanya ada pada masjid-masjid besara saja.

"Kita tolak Habib Rizek sebagai imam besar, ini sikap kita secara institusi," singkatnya.

Terkait dengan kehadiran FPI di Malut, Salim Thaib menjelaskan, penolakan dalam konteks secara institusional pihaknya menolak penguatan kekerasan.

"Kalau ada organisasi FPI masih memakai kekerasan-kekerasan atas nama agama maka Ansor punya hak untuk menolak, karena Islam itu merupakan ajaran yang rahmatanlilalamin," tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Malut Salman Ahmad mengatakan, adanya isu imam besar Islam itu pada prinsipanya MUI tidak terlalu menanggapi itu, sebab secara organisasi pihaknya tidak mengenal pimpinan atau imam besar.

"MUI hanya mengenal bahwa negara kesatuan RI, hanya memiliki pimpinan tertinggi yaitu presiden Republik Indonesia," ungkapnya.

Disentil terkait dengan rencana masuknya FPI ke Malut, Salman mengakui hingga saat ini isu masuknya FPI masih belum ada tanda-tanda.

"Biasanya kalau ada organisasi Islam yang mau membuka perwakilanya, itu biasanya berhubungan dengan MUI, dan soal setuju atau tidak masuknya mereka ke Malut, itu bukan wewenang kita, karena itu hanya wewenangnya hanya pemerintah,"pungkasnya.

RRI.CO.ID