Polda NTB Berikan Izin Tabligh Akbar FPI, Warga Aliansi Kebangsaan NTB Adakan Aksi Tolak Kedatangan Habib Rizieq

MATARAM – Tablig Akbar Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI dipastikan akan terselenggara akhir pekan ini, di Lombok Tengah (Loteng). Ini setelah Polda NTB mengeluarkan izin penyelenggaraan Tablig Akbar yang rencananya akan dihadiri Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

”Sudah keluar izinnya dari Polda NTB,” kata Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti yang dikonfirmasi melalui pesan singkat, kemarin (26/1).

Kata Tri Budi, pihak penyelenggara telah memenuhi segala persyaratan. Karena itu, Polda NTB kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan.

”Sudah klir semua, jadi izin kami berikan,” jelas dia.

Sementara itu, menjelang rencana pelaksanaan Tablig Akbar, kelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan NTB kembali mengadakan aksi. Mereka berunjuk rasa menolak datangnya Habib Rizieq di depan Mapolda NTB, kemarin.

Dalam aksinya, mereka mengeluarkan tiga tuntutan. Antara lain, menolak kedatangan Habib Rizieq ke NTB, meminta Polri agar profesional menuntaskan kasus yang dilakukan Habib Rizieq, dan meminta negara membubarkan FPI.

Menanggapi tuntutan itu, Wadirbinmas Polda NTB AKBP Widiatmoko yang menemui pengunjukrasa mengatakan, kepolisian tidak bisa menolak kegiatan dakwah. Apalagi telah mengantongi izin penyelenggaraan.

Hanya saja, polisi tidak akan tinggal diam, jika dalam penyelenggaraannya nanti, malah terdapat aksi provokasi dan mengancam gangguan kamtibmas di NTB. ”Polisi bisa menindak tegas kalau memang nanti terjadi seperti itu,” tegasnya.

Mengenai pengamanan Tabligh Akbar, lanjut dia, akan dilakukan Polres Lombok Tengah dan Polda NTB. Pengamanan akan dilakukan secara profesional, tanpa ada kepentingan mendukung salah satu pihak.

”Kita bekerja profesional dalam melakukan pengamanan,” katanya.

Rencana kedatangan Habib Rizieq, menarik perhatian sejumlah kalangan, baik yang pro dan kontra. Termasuk Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono selaku pimpinan tertinggi di korps Bhayangkara NTB.

Dalam berbagai kesempatan, jenderal bintang satu ini mengatakan, mempersilakan penyelenggaraan Tablig  Akbar diselenggarakan di wilayah  hukum Polda NTB. ”Silahkan saja, kalau digunakan untuk berdakwah,” ujarnya.

Hanya saja, Umar tetap mengingatkan penyelenggara untuk tidak keluar dari dakwah di dalam Tablig Akbar. Termasuk tidak melakukan upaya provokasi yang dapat mengganggu kamtibmas di Bumi Gora.

”Tidak boleh memprovokasi apalagi memecah belah,” tegasnya. LOMBOKPOST.COM