Anies Baswedan Resmi Dilaporkan ke KPK, Mahasiswa Bentangkan Spanduk ‘ Tolak Cagub yang Terindikasi Makelar Proyek ‘

JAKARTA - KOMISI Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Laporan itu terkait dugaan kasus korupsi yang menyasar calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pihaknya terlebih dulu akan menelaah laporan dan melihat subjek hukumnya, seperti melihat indikasi korupsi atau pidana umum.

"Kita belum sampai pada kesimpulan. Perlu dipastikan benar atau tidaknya. Jika ditemukan indikasi korupsi, akan kami dalami," ujar Febri kepada wartawan di Gedung KPK, kemarin.

Massa yang menamakan diri mereka Kamerad berorasi di depan Gedung KPK. Mereka datang sembari membentangkan spanduk bertuliskan 'Tolak Cagub yang Terindikasi Makelar Proyek, Tangkap dan Periksa Makelar Proyek yang Terindikasi Dilakukan Anies Baswedan'.

Massa kemudian mendesak KPK segera mengusut perkara tersebut. Dalam laporan itu dijelaskan, dugaan praktik lancung bermula dari fee sebesar Rp5 miliar yang ditransfer seorang pria berinisial YS ke rekening pribadi adik Anies, Abdillah Rasyid Baswedan.

Kamerad pun telah menyerahkan ke KPK berupa berkas bukti transfer atas nama penerima Abdilah Rasyid Baswedan, adik Anies Baswedan. Modus yang diduga dilakukan Anies ialah dengan mengirimkan nomor rekening bank milik adiknya. Massa menduga Abdillah hanyalah perantara.

"Karena fee Rp5 miliar itu diduga untuk Anies atas fee proyek VSAT, komunikasi jarak jauh berbasis satelit di Kementerian Komunikasi dan Informasi," ujar koordinator lapangan aksi saat berorasi.

Bukan kali ini saja Kamerad berdemonstrasi. Organisasi kemahasiswaan itu pernah menyuarakan penegakan hukum terkait dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014.

Mereka berdemonstrasi pada 8 April 2015 di depan Gedung DPRD DKI Jakarta mendesak pimpinan DPRD ikut mendukung pengusutan dugaan korupsi UPS.

Mereka juga pernah berdemonstrasi di depan Mabes Polri mendesak Bareskrim Polri segera menuntaskan dugaan korupsi pengadaan layanan pembuatan paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM pada Juli 2014, yang diduga melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Pada Maret 2016, Kamerad pernah mendesak lembaga antirasywah untuk melakukan penyelidikan dugaan praktik mafia anggaran di DPR. Mereka mendesak politikus PPP Syaifullah Tamliha yang juga Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR untuk diperiksa. (MI)