Ternyata Hidayat Nurwahid Juga Akui, Jakarta Juga Pernah Dipimpin Gubernur Non Muslim
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan, Indonesia bukan negara sekuler. Mengingat negara ini berlandaskan Pancasila yang dalam sila pertamanya menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Dari sinilah maka di Indonesia ada Kementerian Agama dan banyak regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama," demikian disampaikan HNW saat ditemui dua wartawan Financial Times di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa relasi antara agama Islam dan negara sudah menjadi catatan sejarah bangsa ini. Hal ini terlihat banyak tokoh pergerakan yang berasal dari sosok dan organisasi Islam.
"Sebut saja Haji Umar Said Cokroaminoto merupakan sosok penggiat Sarekat Islam. Ia mempunyai banyak murid seperti Soekarno. Dalam organisasi pergerakan, ada organisasi yang bernama Jamiat Kheir. Organisasi itu disebut lahir lebih dahulu daripada Budi Utomo. Jamiat Kheir disebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam segi pendidikan dan ekonomi," jelasnya.
Oleh karena itu, sangat aneh kalau dikatakan hubungan antara Islam dan negara baru saja terjadi, apalagi ada upaya untuk memisahkan hubungan antara Islam dan negara dengan menyatakan Islam tidak bertentangan dengan demokrasi.
Padahal sejatinya hubungan Islam dan negara sudah dicatat baik oleh sejarah, terlebih selama bangsa ini berdiri, umat Islam selalu terlibat dalam berbagai proses kebangsaan, dari lahirnya dasar negara hingga terbentuknya UUD NKRI Tahun 1945.
"Tidak benar kalau umat Islam memaksakan kehendak," paparnya.
HNW melanjutkan bahwa sejak Indonesia merdeka, sudah banyak pemimpin-pemimpin non-Muslim yang mengisi jabatan-jabatan penting di Indonesia. Ia menyebut dulu ada perdana menteri non-Muslim, di daerah-daerah pun banyak pemimpin yang non-Muslim.
"Jakarta dulu juga pernah dipimpin gubernur non-Muslim," katanya.
Dikatakannya, permasalahan kepemimpinan di Indonesia sebenarnya sudah selesai. Kalau sekarang terjadi penolakan pada seseorang, hal tersebut lebih dikarenakan perilaku orang yang bersangkutan, seperti mempunyai kebijakan yang tidak pro rakyat, suka berkata kasar, dan melanggar kesepakatan dengan masyarakat.
"Bila ada pemimpin Muslim yang perangainya kasar dan merugikan masyarakat, sosok seperti itu juga akan ditolak," tutupnya.
JITUNEWS.COM
Tidak ada komentar