Kenapa Politik Dinasti Dinilai Bikin Lambat Pembangunan?

JAKARTA  - Ketua Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan pemerintah daerah dengan sistem politik dinasti banyak merugikan masyarakat. Sebab, pembangunan di daerah yang menggunakan sistem politik dinasti, cenderung berjalan lambat.

Ray mencontohkan pemerintahan daerah Banten. Menurut dia, dibandingkan dengan daerah lain, pembangunan di Banten bisa dikatakan tertinggal. "Padahal dengan Jakarta hanya sepelemparan batu. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-nya pun enggak kecil," kata dia di resaturan Fame Est, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2017.

Di daerah yang APBD-nya tidak sampai Rp 1 triliun, kata Ray, mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai serta pendidikan gratis. Namun, di daerah yang masih ada politik dinasti, pelayanan-pelayanan seperti itu malah belum tersedia.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi mengatakan pemerintah yang menganut politik dinasti sulit memenuhi pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan 'bagi-bagi' duit anggaran jauh lebih besar.

"Dibandingkan Surabaya, alokasi anggaran untuk birokrasi di daerah dinasti bisa 50 persen. Di Surabaya 40 persen. Di DKI malah kecil, 29 persen," kata Apung.

Selain anggaran untuk birokrasi, belanja barang di daerah dengan politik dinasti juga cenderung tinggi. Penyebabnya, kata Apung, pemerintah tak lepas dari penentuan pemenang tender yang ditentukan. "Soalnya dibagi-bagi. Seleksinya juga nggak terbuka untuk pengadaan barang," ujar dia.

Apung menekankan literasi politik masyarakat harus kuat. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak mudah diarahkan dan tidak memilih pemimpin yang mempunyai hubungan oligarki kuat. Sebab, korupsi dan dinasti politik adalah hal yang tidak terpisahkan.

TEMPO.CO