Kata FPI, Indonesia Bukan Negara Demokrasi Tapi Negara Musyawarah, Kalau Begitu Kenapa Kasus Ahok Nggak Dimusyawarahkan Dulu...???

JAKARTA - Dalam demonstrasi di luar Mabes Polri, pekan lalu, para anggota Front Pembela Islam (FPI) menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

Mereka menyanggah tudingan bahwa mereka anti-Pancasila atau menentang Bhinneka Tunggal Ika.

Seorang ulama FPI, KH Misbahul Anam, menjabarkan pandangannya soal demokrasi dan Islam.

Menurutnya Indonesia bukan negara demokrasi, Indonesia negara musyawarah.

"Demokrasi dengan musyawarah jauh berbeda," kata Misbahul Anam.

"Indonesia ini mayoritas umat Islam, kalau kita mau proporsional dan profesional, ya memang presidennya harus beragama Islam."

Berikut wawancara dengan Ulama FPI, KH Misbahul Anam:

Tanya (T): Dalam demonstrasi hari ini para anggota FPI menyatakan sumpah setia kepada Indonesia dan menghormati prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa Anda pikir itu adalah sesuatu yang penting?

Jawab (J): Jadi kita sebagai warga negara akan ikuti aturan, bahkan landasan-landasan konstitusional, ideal, Pancasila, UUD 45, kebhinekaan, NKRI. Umat Islam selama ini tidak pernah mempersoalkan, itu sudah harga mati.

Adapun agama yang telah resmi diakui oleh pemerintah itu ada enam, umat Islam juga toleransi, artinya umat Islam tidak pernah tidak toleransi. Ketika ada terjadi, misalkan, Natal, orang-orang Kristen mengadakan peringatan Natal kami tidak ganggu. Mereka tidak diganggu, karena punya hak untuk menjalankan agamanya.

T: Jadi kalau ada anak muda dari Kupang, agama Kristen, dia mimpi menjadi presiden negara Indonesia, terus dia naik secara demokratis, apakah diterima sebagai presiden Kristen di negara Indonesia?

J: Semua orang berhak untuk mencalonkan jadi pemimpin di Indonesia, dan semua warga punya hak juga untuk menolak. Indonesia ini mayoritas umat Islam, kalau kita mau proporsional dan profesional, ya memang presidennya harus beragama Islam. Seperti juga di Bali mayoritas itu Hindu, maka Gubernurnya Hindu, silakan, umat Islam tidak ganggu.

T: Tapi secara demokratis kalau masyarakat memilih orang Kristen, seperti Gubernur Basuki Tjajaya Purnama, dia maju secara demokratis. Bagaimana?

J: Indonesia itu bukan negara demokrasi, Indonesia itu negara musyawarah. Mengatakan Indonesia negara demokrasi, coba tunjukkan, dalam undang-undang yang mana? Pancasila sila yang ke berapa? Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke berapa? Tidak ada, Indonesia itu negara musyawarah, sila keempat Pancasila, itu disebutkan di situ permusyawaratan.

T:Tapi sistem pemerintah demokrasi 'kan, Pak?

J: Itu 'kan mereka mengatakan itu, tapi kami tetap tidak terima. Indonesia bukan negara demokrasi, Indonesia negara musyawarah. Demokrasi dengan musyawarah jauh berbeda.

T:Jadi apa perbedaannya?

J: Kalau demokrasi itu one man one vote, satu orang satu suara. Kalau ada saya, sebagai ustadz, demokrasi itu suara saya sama dengan suara tukang becak. Suara profesor sama dengan suara orang yang tidak sekolah. Suara menteri sama dengan suara petani. Itu demokrasi.

Dalam musyawarah antara ulama dengan orang yang bukan ulama punya suara yang berbeda.

T:Seperti apa suara yang berbeda?

J: Yang berhak ikut musyawarah yang punya ilmu dan yang dimusyawarahkan itu bukan sesuatu yang sudah pasti.

T:Jadi kalau tukang becak yang baca banyak buku dia tidak punya hak sama dengan ulama?

J: Kesimpulannya begini, Indonesia adalah negara musyawarah, Indonesia bukan negara demokrasi.

NETRALNEWS.COM