TNI Hanya Akan Latih Ormas Yang Pro Kemajemukan, Bukan Ormas Radikal

SERANG  - Pangdam III Siliwangi Mayjen M Herindra menegaskan, latihan Bela Negara bisa diikuti oleh semua elemen warga negara Indonesia, tak terkecuali oleh organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Namun, Harindra menjelaskan, organisasi yang berhak mengikuti latihan tersebut adalah yang pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang 45, Bhineka Tunggal Ika, dan kemajemukan.

"Kita siap melatih. Tapi kalau ada LSM yang tidak pro Pancasila, pro kemajemukan, pro Undang-Undang 45, saya akan pertimbangkan itu," kata Herindra usai acara serah terima jabatan Komandan Korem 064/Maulana Yusuf di Alun-alun Barat, Kota Serang, Senin (9/1).

Menurut Herindra, mantan Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah tak melalui prosedur yang seharusnya saat melakukan pelatihan Bela Negara kepada Front Pembela Islam (FPI). Akibatnya, Letkol Czi Ubaidillah dianggap bersalah melanggar prosedur yang berlaku di tubuh TNI.

"Kita akan tarik. Saya baru melihat tidak dilaluinya prosedur oleh Dandim. Harusnya Dandim izin ke Danrem baru Danrem izin saya (Pangdam). Kalau dia nggak izin, ya salah dia," kata Pangdam.

Dalam kesempatan yang sama, Herindra berpesan kepada seluruh pimpinan militer di daerah, selalu koordinasi dengan pusat terkait latihan Bela Negara. "Tentara itu harus izin jelas ada hirarki. Kalau tidak menyalahi aturan. Kalau sudah izin, tanggung jawab ada di saya. Saya akan pertimbangkan iya dan tidaknya," tegasnya.

MERDEKA.COM