Disebut Calon Dinasti Politik, Kubu Agus Menolak

JAKARTA - TUDINGAN yang menyebut calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ancaman dinasti politik baru di Ibu Kota ditepis juru bicara Agus-Sylvi, Rico Rustombi. Rico menyebut tudingan itu sumir dan tidak berdasar.

Rico menjelaskan sumir dan tidak jelasnya tudingan itu disebabkan tiga alasan. Pertama, Agus tidak melakukan dinasti politik, tetapi regenerasi politik. Dinasti politik, kata Rico, yakni praktik yang cenderung untuk melanggengkan kekuasaan melalui jalur keturunan langsung.

Menurut Rico, Agus tidak melanjutkan kekuasaan di DKI Jakarta karena gubernur petahana tidak ada hubungan berdasarkan garis darah dengan Agus. "Agus maju secara profesional. Kalau dia (Agus) memenangi jabatan itu (Gubernur DKI Jakarta), dia (Agus) memenangi secara fair dalam kontestasi demokrasi yang terbuka, bukan anugerah keturunan," jelas Rico.

Alasan kedua, terkait dengan tuduhan memanfaatkan nama Yudhoyono, menurut Rico, itu hal yang sah dilakukan asalkan sesuai dengan aturan. Terlebih, Agus anak kandung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sehingga wajar Agus menyandang nama Yudhoyono. "Sejauh Yudhoyono tidak merasa dirugikan, ya, tidak masalah," cetusnya.

Alasan ketiga bahwa pemilihan Agus tidak transparan disebut Rico sebagai tuduhan yang konyol. Pasalnya proses pemilihan Agus dilakukan setelah empat partai pengusung, yakni Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB, intens melakukan komunikasi politik atau proses demokrasi deliberatif terbuka.

"Mana mungkin parpol-parpol pendukung itu mau mendukung Agus kalau pencalonannya tidak transparan? Ada proses diskusi politik yang transparan di antara parpol pendukung," pungkas Rico.

Potensi pembentukan dinasti politik dengan majunya Agus dalam pilgub DKI dilontarkan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dan peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Arif Susanto.

Ray menilai daerah-daerah yang dipimpin yang bukan bagian dari dinasti politik justru kini banyak yang menjadi contoh daerah maju. Ia mencontohkan Bantaeng, Purwakarta, Bandung, dan Banyuwangi.

Senada, Arif meminta masyarakat mewaspadai kandidat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan penguasa atau bekas penguasa. "Bukan menolak kandidat yang memiliki keturunan (pejabat). Tapi bagaimana menjadi kandidat yang layak untuk dipertimbangkan," papar Arif

MEDIAINDONESIA.COM