Bikin Orang Bisa Masuk Penjara, Program 1 Miliar Agus – Sylvie Ditolak Ketua DPRD, Bikin Program Kok Belangsakin Orang Sih...

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, program bantuan langsung Rp 1 miliar per RW serta Bantuan Langsung Sementara (BLS) untuk warga miskin yang disodorkan pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni sulit diwujudkan.

Jika Agus-Sylvi menang Pilgub DKI, program ini harus melalui serangkaian proses sebelum terwujud. Salah satunya adalah proses pembahasan anggaran dengan DPRD DKI.

"Duit siapa yang mau dipakai? Daripada masuk bui, program seperti itu pasti ditolak anggota DPRD," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta (Kamis, 26/1).

Disisi lain, kata Prasetio, umumnya program yang masuk dalam APBD DKI memiliki output yang terukur dan pertanggungjawaban yang jelas.

"Selama ini beberapa program yang memiliki resiko tinggi juga selalu dibedah habis-habisan," kata politikus PDIP ini.

Prasetio mengatakan, program semacam ini pasti juga akan sulit mendapat persetujuan DPRD DKI. Kalaupun disetujui, masih ada satu tahap lagi yaitu evaluasi dari Kemendagri.

Memang, di DPRD DKI ada 4 partai pendukung Agus dan Sylvi yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Namun, Prasetio mengunkapkan, selama ini anggota DPRD dari semua fraksi selalu kritis terhadap sebuah program. Meski program tersebut datang dari gubernur yang mereka dukung.

Dalam berbagai kesempatan kampanyenya, Agus-Sylvi mengatakan, mereka sudah mempersiapkan dana BLS untuk setiap keluarga miskin per tahun. Dana BLS itu sekitar Rp 650 miliar per tahun. Adapun dana itu akan dialokasikan kepada 128.000 keluarga miskin.

Dana BLS itu di luar dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dengan BLS, Agus berharap warga miskin dapat terkurangi beban hidupnya.

Program lainnya yang tak kalah berani dari Agus yaitu menganggarkan kepada RW di Jakarta dengan jumlah besar.

Angka anggaran per RW setiap tahunnya bila ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta mencapai Rp 1 miliar. RMOL.COM