Terbukti...!! Sejak Awal Ahok Tolak KTP-E Dijadikan Proyek, Kini Nyata Jadi Bancakan Politikus

JAKARTA - GUBERNUR DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan tak pernah menolak pembuatan kartu identitas berbasis data elektronik seperti KTP-E. Namun, ia menyatakan menolak keras pembuatannya yang harus melalui pengadaan proyek saat masih di Komisi 2 DPR RI.

Menurut cerita Ahok, saat itu dia berdebat keras dengan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dijabat Gamawan Fauzi karena mengusulkan untuk membuat kartu identitas yang menjadi satu dengan kartu ATM dan dibuat oleh bank. Selain lebih hemat, keamanan, dan kepastian data pun lebih terjamin, karena baik bank swasta maupun bank BUMN telah berpengalaman menjaga keamanan data perbankan.

"Saya bukan menolak proyek KTP-E, saya cuma katakan nggak perlu dibuat proyek. Kenapa enggak numpang saja dengan bank. Saya waktu jadi wagub juga ngomong kan, dulu sampai mantan mendagri agak marah dengan saya. Karena waktu itu di Jakarta pun enggak datang-datang itu kartu. Saya bilang kaya kita mahasiswa, siapapun yang dewasa tinggal bikin datang ke bank pembangunan daerahnya, cepet kan," tukasnya saat ditemui seusai kunjungan ke kantor salah satu media televisi swasta nasional di Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (10/3).

Selain boros dalam urusan mencetak kartu, kata Ahok, pengadaan KTP-E melalui proyek juga boros dari segi pengumpulan data. Pemerintah harus menyediakan alat beserta mesin untuk merekam data warga di seluruh kelurahan dan kantor desa di Indonesia. Biaya tersebut terbukti menghabiskan ratusan miliar rupiah.

Sementara itu, Ahok telah sukses menerapkan kartu identitas pelajar yang juga menjadi kartu 'ATM' bagi pelajar di DKI yang ia inisiasikan bersama mantan gubernur Joko Widodo yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP).

KJP digunakan untuk merekam data siswa tidak mampu sekaligus bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan pendidikan layaknya ATM namun dengan saldo yang dibatasi oleh Pemprov DKI.

Ahok juga mengatakan ketegasannya menolak proyek pengadaan KTP-E serta uang suap pengadaannya, bisa dilihat dari komitmennya dalam menjadi pejabat bersih.

Sederhana, kamu lihat saja saya konsisten ngelawan rapat-rapat di Komisi 2. Terus kamu lihat di Komisi 2, perjalanan dinas lebih, saya balikin (uang dinas). Saya jadi wagub maupun gubernur uang operasional miliaran saya balikin."

Ia menilai kasus korupsi KTP-E yang mulai terkuak ke permukaan tidak akan menjatuhkan elektabilitasnya. Sebab, orang sudah bisa menilai kejujuran dan komitmen kerjanya sejak awal.

"Enggaklah saya sih santai aja. Orang udah tahu saya, saya enggak mungkin curi uang, enggak mungkin macam-macam. Saya kira kalau di Komisi 2 terjadi kaya begitu, mereka enggak mungkin ngajak saya. Kalau tahu ngajak saya, saya langsung (lapor) KPK," tandasnya. (mediaindonesia)