Plesir ke Jakarta, Rombongan Istri Bupati Jombang Panen Gunjingan

Jombang - Para pengguna media sosial (medsos) Facebook digegerkan dengan beredarnya foto plesir istri bupati Jombang, Tjaturina Suharli Wihandoko bersama rombongan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jombang. Rombongan istri pejabat teras di Pemkab Jombang itu disebut-sebut pergi ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Ada empat buah foto yang di uploud akun Facebook bernama Zubairi, Minggu (07/8/2016). Selain di bandara, satu foto menunjukkan rombongan berada di dalam pesawat. Sedangkan dua foto lain diketahui berada di tangga lokasi TMII.

"Dulur,,,Pengurus PKK Kabupaten, 21 ketua PKK Kecamatan, 306 ketua PKK desa se Jombang, 21 camat, dan seluruh kepala SKPD beramai-ramai ke Jakarta naik pesawat. Anggarannya darimana ya? Apa benar di back up APBD, atau DD?," tulis Zubairi dalam postingan fotonya, Minggu 7 Agustus 2016.

Tak pelak postingan itu mematik reaksi dari ratusan netizen. Banyak diantara mereka yang menggunjing foto tersebut. Seperti yang disampaikan pemilik akun Facebook Anhar Ada Widodo.

"Kalau tidak salah hitung, itu ada sekitar 400-an orang termasuk rombongan yang naik kereta. Ngitung transportasinya saja bisa sekitar Rp1 miliar, belum lagi biaya hahahihi, biaya hohohehe, uang sakunya, dan lain-lain. Dengan asumsi sederhana bisa sampai di angka Rp2 miliar. Masih bisa ditoleransikah..??," tulisnya dalam kolom komentar.

Celotehan lainnya ditulis pemilik akun Facebook Candra Kulonan. "wuuuiihhhhhh,,,saiki SUB-CGK, minim tiket PP 2jt kalo naik batik air,di kali 400 orang,woooowww. belum biaya penginapan,,wooowwwww jombang keeerrreeeeenn ueeeyy,,,,jooossss tenann,,,,lumayaaann,,,klinong klinong,,,,,," sindirnya.

Sementara itu, Aan Anshori Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) menyesalkan adanya kegiatan plesir PKK Kabupaten Jombang itu. Ia mengatakan, foto tersebut menunjukkan betapa tidak sensitifnya bupati dan istrinya terhadap berbagai persoalan yang ada di Jombang.

"Kita tahu, Jombang saat ini tengah dalam suasana berduka akibat serangkaian kejahatan seksual, rendahnya transparansi dan akuntabilitas sistem pmerintahan serta menumpuknya angka kemiskinan. Namun selama ini pemerintah tidak peka terhadap hal itu," ungkapnya kepada awak media.

Lebih lanjut Aan mengatakan, jika perjalanan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jombang, hal itu tentunya sangat disayangkan. Sebab, dari desas-desus yang beredar, ada sebagian anggota PKK yang menggunakan Dana Desa (DD) untuk acara tersebut.

"Saya dengar ada sebagian dari mereka menggunakan dana desa. Sangat kuat kesan bupati tengah mempolitisasi aparatur negara melalui PKK demi kepentingan partai politiknya. DPRD perlu memanggil bupati terkait hal ini dan menanyakan acara jalan-jalan itu," imbuhnya.

Sayangnya, Kabag Humas Pemkab Jombang, Agus Utsman Panuwun saat dikonfirmasi perihal tersebut belum dapat memberikan komentar. Saat coba dihubungi, Agus tidak memberikan jawaban. Pesan singkat yang di kirim pun tidak dibalas. (Sumber Okezone)