Breaking News

Pemerintah Harus Berani Bubarkan Ormas Anti Pancasila, Salah satunya FPI

JAKARTA - Pemerintah diminta segera membubarkan ormas yang kerap membuat kegaduhan, anarkistis serta anti Pancasila.

"Ormas yang kerap menyebarkan isu SARA juga pantas dibubarkan," kata Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI), Muara Karta Simatupang melalui pesan elektroniknya (Senin, 26/12).

Pihaknya merasa prihatin melihat kondisi perpolitikan bangsa di Indonesia sekarang ini. Dimana ada anak bangsa yang bersembunyi dibalik ormas dan berkeinginan mengacaukan keutuhan persatuan bangsa yang tujuannya untuk memecah NKRI.

Oleh sebab itu, sekecil apapun gangguan terhadap NKRI, pemerintah harus tampil dan segera mengantisipasinya. Sehingga ancaman besar bagi keutuhan NKRI dapat diselamatkan sedini mungkin.

Pihaknya juga meminta dan mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memberikan Ketauladanan dalam bingkai NKRI. Selanjutnya agar dapat memberikan kesejukan kepada semua masyarakat.

Untuk itu perlu mengedepankan sikap kebersamaan diantara sesama anak bangsa. Disamping itu juga kita harus menciptakan jaringan informasi terutama antar sesama tokoh agama dan tokoh masyarakat dan segera mempercepat revolusi mental.

Selain itu ,peran pemerintah harus dapat dan mampu mengupayakan bagaimana cara untuk menghilangkan diskriminasi dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karta juga meminta pemerintah, agar KPU serta aparat penegak hukum agar bersama-sama dapat mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

Menurut Karta, salah satu ormas yang bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan adalah FPI. Pembubaran ini perlu segera dilakukan karena tindakannya selalu menimbulkan keresahan dan anarkistis.

Hal ini penting karena jika pemerintah tidak segera mengambil langkah antisipasi dengan cepat maka kondisi Jakarta akan mempengaruhi dan berdampak ke daerah lainnya.

Jika dampaknya sudah sampai ke daerah maka hal itu akan sangat sulit dipadamkan dan untuk itu harus segera diatasi.

"Pemerintah tidak boleh mendua dalam penegakan hukum. Harus tegas dan berani, karena semua itu untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang terbingkai dalam NKRI," pungkas Karta.


Tidak ada komentar