Deddy Mizwar Akui Gagal Penuhi Janji Kampanye

BANDUNG - Tiga tahun memimpin Jawa Barat, pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar memastikan gagal memenuhi sejumlah janji saat kampanye di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, saat di Bandung, Jabar, kemarin, mengungkapkan pengakuan itu.

Deddy mencontohkan program yang belum mencapai janji kampanye ialah rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), bantuan pos pelayanan terpadu (posyandu), dan pembangunan gedung kesenian berskala internasional.

"Iya target tidak akan tercapai sepenuhnya, tapi kami tetap mengarah ke pencapaian yang optimal," kata Deddy.

Deddy pun menganggap capaian kerja terkendala dengan aturan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengharuskan penyaluran bantuan sosial (bansos) harus diberikan ke objek berbadan hukum.

"Pas 2015, susah kita. Rutilahu tidak bisa optimal, posyandu juga," ujarnya.

Deddy menambahkan janji kampanye lain yang tampaknya sulit terwujud ialah mengenai rencana pembangunan gedung kesenian berskala internasional.

Proyek itu juga tidak termasuk dalam APBD Jabar 2017.

"Kalau tidak bisa, mungkin tahun depan. Soalnya banyak yang mau dibangun," tuturnya.

Selain terkendala aturan, dia mengaku banyak janji kampanye dihadang anggaran prioritas yang jumlahnya besar.

"Belum gara-gara PON, bayar separuh infrastruktur perdesaan, bonus atlet PON, alih kelola, unit pelaksana teknis dinas (UPTD) baru, biaya pemilihan gubernur (pilgub), nah," pungkasnya.

Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jabar Bambang Rianto menambahkan pihaknya sulit memenuhi target karena anggaran tidak memadai.

Dari target rutilahu perkotaan yang dibebankan pada pihaknya sejak 2013, sampai saat ini baru mencapai 7.000 unit.

Padahal, janji kampanye ialah rehabilitasi 100 ribu rutilahu.

"Berat targetnya meski sudah dibagi perdesaan dan perkotaan," kata dia.

Menurutnya, tiap tahun pemerintah provinsi (pemprov) mengajukan anggaran untuk rehabilitasi lebih dari 10 ribu unit rutilahu.

Namun, setiap tahun pula anggaran terganggu oleh prioritas lain serta aturan baru terkait dengan dana bantuan.

"Mulai tahun depan urusan rutilahu perdesaan juga akan menjadi beban kami," ujarnya.

Dalam APBD 2017, pihaknya menganggarkan perbaikan 10 ribu unit rutilahu perkotaan dan perdesaan. (media indonesia)