Waduh, Kata PKS Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi - JK Tidak Baik
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menuturkan, evaluasi akhir tahun pemerintahan Jokowi-JK khususnya di bidang ekonomi ini adalah bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja pemerintah.
"Jadi bukan karena PKS sebagai oposisi, tapi kewajiban parlemen yang fundamental yang diamanahkan dalam konstitusi. Hasilnya kami harapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk kepentingan rakyat," kata Jazuli.
Jazuli menuturkan, pemerintahan era Jokowi-JK tampak memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket pasca tahun kedua menjabat. Tapi dalam evaluasi Fraksi PKS, janji ekonomi meroket masih jauh 'panggang dari api'.
"Kami apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain percepatan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Jazuli menganggap, ekonomi Indonesia era pemerintahan Jokowi-JK tidak berjalan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.
Alasan pertama, lanjutnya, pemerintahan era Jokowi-JK kurang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang otomatis memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
"Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas, dan upah. Sehingga relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan," ungkapnya.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang rendah itu diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja seperti yang terjadi di sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Pemerintah era Jokowi-JK juga dinilainya belum berhasil menaikkan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan. Hal itu mengakibatkan realisasi investasi bergerak lamban.
Sayangnya semua akumulasi itu, jelas Jazuli, pemerintah era Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Satu yang paling nyata adalah penaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan," lanjutnya.
Akibatnya, kata Jazuli, ekonomi masyarakat tergerus oleh inflasi, terutama 40 persen penduduk terbawah. Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan.
Tidak hanya itu, Jazuli menyoroti sektor fiskal yang turut memunculkan kekhawatiran karena tingginya defisit. Padahal, Indonesia baru saja memeroleh investment grade sebagai apresiasi terhadap pengelolaan fiskal sehat.
Tantangan sektor fiskal mengarah pada sulitnya menggenjot pendapatan di tengah-tengah belanja yang terus melonjak. Hal ini menyebabkan kenaikan utang yang cukup tinggi yang membebani keuangan pemerintah ke depan.
Dengan seluruh catatan evaluasi tersebut, Fraksi PKS berharap di sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan yang signifikan.
"Tahun 2018 ekonomi global diproyeksi membaik dan diharapkan dapat berdampak positif bagi ekonomi nasional. Kekuatan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Stimulus berupa pesta demokrasi secara serentak menjadi bagian yang tidak terpisah dari optimisme pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018. Namun demikian, pemerintah diharapkan tidak mengintervensi ekonomi dengan kenaikan harga barang yang berpotensi menekan daya beli," pungkasnya. (km)
Tidak ada komentar