Wow Mantap...!!! Polri Tolak Jemput Miryam, Eh...DPR Malah Mau Minta Bantuan TNI

PANTURAPOS.COM – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo heran dengan sikap Polri yang enggan memenuhi permintaan pansus hak angket perihal pemanggilan Miryam S Haryani.

“Kalau Polri tiba-tiba menolak, masa DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI? Sementara di UUnya jelas, itu tugas Polri,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/6/2017).

Ia beralasan, pemanggilan yang dilakukan pansus hak angket terhadap Miryam S Haryani sudah termaktub dalam UU MD3, termasuk di dalamnya pelibatan kepolisian dalam upaya tersebut.

“Dalam Pasal 204 ayat 1-5 UU MD3 No.17 tahun 2014 mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri. Bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR,” jelas politisi Golkar itu.

Oleh sebab itu, ia pun merasa terkejut dengan sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak saat dilibatkan dalam pemanggilan paksa yang ingin dilakukan pansus.

“Jujur saya agak surprise mendengar statement Kapolri yang menilai bahwa UU MD3 khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya. Bahkan dikatakan tidak ada cantelannya di dalam KUHP,” terang Bambang.

Seperti diketahui, dalam pemanggilan pertama pansus hak angket, KPK memilih menolak pemanggilan yang dilakukan kepada eks anggota Komisi II itu.

Dengan penolakan tersebut, pansus akhirnya memutuskan akan kembali memanggil mantan anggota DPR yang tersangkut kasus kesaksian palsu itu.

Bahkan, jika sampai pada pemanggilan ketiga tak kunjung hadir, pansus akan meminta bantuan kepada polisi untuk memanggil paksa. (KS)