Indramayu Masih Termasuk Kabupaten dalam Kategori Miskin

INDRAMAYU- Kabupaten Indramayu masih masuk dalam kategori kabupaten miskin di Provinsi Jawa Barat. Hal itu terungkap pada kegiatan lokakarya program peningkatan kualitas permukiman (P2KP) yang berlangsung di Bappeda Indramayu, Rabu (26/8).
Menurut Wakil Bupati Indramayu, Supendi, Kabupaten Indramayu merupakan kategori kelompok kabupaten miskin dengan Kabupaten
Cirebon dan Kabupaten Tasikmalaya.
“Bukan kabupaten termiskin ya,” ungkapnya.
Supendi mengatakan, kategori termiskin tersebut ditujukan untuk desa yang sedikit mendapatkan air minum, sanitasi buruk dan kumuh.
"Berbicara masyarakat yang menggunakan air bersih sendiri itu saja baru 40 pesen, tapi itu bukannya tak ada sumber air melainkan kesadaran masyarakat yang masih kurang," ucapnya.
Dengan adanya agenda lokakarya ini, pihaknya berharap bisa menumbuhkan swadaya masyarakat.
"Kalau tumbuh swadaya kan tinggal didorong oleh pemerintah. Ini akan lebih cepat untuk mantapkan pembangunan," katanya.
Pihaknya terus berupaya untuk menekan angka tersebut di antaranya dengan meluncurkan program Kasep sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk pendidikan ‎disediakan anggaran sampai perubahan yakni sekitar Rp 60 miliaran sedangkan untuk kesehatannya yakni Rp 38 miliar,” ujarnya.
Kepala Bappeda Indramayu, Wawang Irawan mengatakan, kegiatan lokakarya tersebut sebagai upaya awal untuk menyamakan visi , lalu pihaknya akan melakukan mapping sebelum pelaksanaan.
"Tahun 2013 kemiskinan Indramayu mencapai 15,22 persen mengalami penurunan di tahun 2014 mencapai 13 persen dan target di tahun 2015 angka kemiskinan turun menjadi 9 persen," terangnya.
Wawang mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan namun rumah kumuh dan kawasan kumuh tersebut masih tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Indramayu.
"Dari data BPS tahun 2013 yakni untuk akses air minum 67 persen, rumah kumuh dan kawasan kumuh 11,6 persen dan akses sanitasi layak 59 persen," imbuhnya.
Dia menambahkan, untuk target di tahun 2015, akses air minum 76,13 persen, rumah kumuh dan kawasan kumuh 8 persen dan akses sanitasi layak 66,4 persen.